BLORA, Lingkarjateng.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Blora memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Hal itu disampaikan juru bicara PPP, Jariman, dalam Rapat terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 baru-baru ini.
Pada bidang infrastruktur, Jariman menyinggung soal kualitas perbaikan di jalan pasar Jepon menuju Bangsri yang hanya digrosok. Menurutnya cara tersebut membahayakan pengguna jalan.
“Apalagi jalan yang kemarin juga sempat ada korban akibat jalan licin karena tumpahan pasir. Mohon bisa diperbaiki dengan menimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan, yang mana adalah masyarakat Blora sendiri. Kondisi ini banyak di wilayah utara dan barat Kabupaten Blora,” bebernya.
Selanjutnya, di bidang pendidikan. Fraksi PPP menyoroti nasib para penjaga sekolah, khususnya terkait kesejahteraan sebagai karyawan. Jariman mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bupati , Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Hukum untuk mengkaji perubahan Peraturan Bupati tentang Kesejahteraan Tenaga Kependidikan (Penjaga Sekolah) agar dapat ditingkatkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Fraksi PPP juga telah memberikan referensi contoh Perbup dari beberapa daerah lain yang telah memberikan kesejahteraan bagi penjaga sekolah yang lebih layak,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian fraksi PPP adalah minimnya komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah selaku pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Jariman menyebut, selama ini kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD hampir tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan komisi mitra masing-masing OPD.
“Hal ini tentunya menjadi catatan yang kurang baik dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara eksekutif dengan DPRD,” tuturnya.
Dia mencontohkan ketidakselarasan pembahasan dalam banggar dengan DPA di masing-masing OPD masih banyak ditemukan sehingga banyak program dan kegiatan OPD yang tidak diketahui pihak legislatif.
Pembahasan-pembahasan sampai dengan persetujuan RAPBD antara Banggar bersama TAPD belum muncul kegiatan. Namun saat menjadi APBD muncul program maupun kegiatan yang tidak masuk dalam pembahasan. Begitu pula sebaliknya, yang telah disepakati dalam pembahasan Banggar dengan TAPD tidak muncul dalam APBD.
“Hal ini menjadi perhatian serius kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan, karena tidak sedikit anggota DPRD yang tidak mengetahui saat ditanya masyarakat tentang program-program tersebut,” tegasnya.
Kemudian Jariman juga menyinggung soal pembangunan jembatan penghubung Desa Kendayaan dengan Desa Sambonganyar, Kecamatan Ngawen yang terkesan sangat sulit direalisasikan padahal Pemkab Blora telah mengucurkan dana senilai Rp 1 miliar. Jembatan itu menurutnya sangat penting bagi masyarakat, apalagi lahan pertanian yang ada di seberang desa hampir 80 persen.
“Perlu kami sampaikan saat ini masyarakat Desa Kendayaan sampai melakukan swadaya untuk pengecoran jembatan. Hal ini merupakan tamparan keras Pemkab Blora. Bapak Bupati merestui, namun eksekusi tidak segera dilaksanakan. Hal ini semakin memperjelas bahwa perencanaan pembangunan tanpa ada skala prioritas dan buruknya komunikasi kita bersama,” papar Jariman.
Tanggapan Bupati Blora
Menanggapi masukan dari fraksi PPP, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan akan terus memperbaiki kekurangan baik di bidang infrastruktur, pendidikan, serta meningkatkan sinergi eksekutif-legislatif.
Dia menyampaikan akan memperhatikan mandatory spending paling utama dalam bidang pendidikan dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan ketersediaan sarana prasarana sekolah. Lalu untuk pembangunan jembatan penghubung Desa Kendayaan dengan Desa Sambonganyar Kecamatan Ngawen sudah diusulkan masuk TMMD.
Sedangkan untuk program dan kegiatan OPD selanjutnya akan dikomunikasikan dan diinformasikan lebih jelas. Dalam pembahasan APBD tahun-tahun sebelumnya ada keterbatasan waktu, sehingga pembahasan anggaran belum bisa detail akibtanya terdapat beberapa kegiatan di OPD yang belum sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi saran dari fraksi Persatuan Pembangunan. Tentu hal ini akan segera kami tindaklanjuti dengan memperbaikinya,” ujar Bupati Arief. (Lingkar Network | Hanafi – Lingkarjateng.id)