PATI, Lingkar.news – Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Mantra menuntut agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati membuka formasi untuk Tenaga Harian Lepas (THL) teknis di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Massa pun menggelar demo di dua tempat.
Usai menggelar demo di Alun-Alun Pati, massa kemudian menggelar demo di depan kantor BKPP Pati, pada Senin, 9 Oktober 2023.
Ketua Umum Mantra, Cahya Basuki menyatakan keseriusan pihaknya untuk menuntut agar BKPP terbuka dalam penerimaan PPPK. Sebab selama ini pihaknya merasa ada kecurangan terkait seleksi PPPK yang selama ini untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Termasuk persyaratan dalam PPPK yang menurut Yayak Gundul, sapaan akrabnya, meminta dihapus beberapa persyaratan yang memberatkan THL.
Ia mengatakan, seharusnya tidak hanya nakes dan guru yang diprioritaskan BKPP. Namun juga THL yang sudah mengabdi cukup lama juga harus diprioritaskan.
Gelar Demo, Ormas Mantra Protes Pemkab Tak Buka Rekrutmen PPPK Pati THL Teknis
“Kami ingin THL teknis lainnya agar diikutsertakan di PPPK. Karena selama ini yang diikutkan PPPK selalu Nakes dan Pendidikan (guru, red). Sedangkan THL teknis tidak pernah tersentuh. Kami dorong Pemkab membuka PPPK Teknis lainnya. Begitu pun dengan THL yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun untuk diangkat jadi pegawai tetap. Termasuk syarat usia dihapus saja, kalau mereka sudah mengabdi lama kan kasihan kalau kalah sama yang baru lulus,” tegas Yayak Gundul.
Pihaknya juga mendesak agar dilakukan uji forensik dalam ujian yang mengenakan sistem Computer Asisten Test (CAT).
Anggaran untuk pelaksanaan PPPK ini juga dirasa oleh Yayak ada kecurangan mengingat tidak terbukanya pihak BKPP dalam memberikan transparansi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPPK Pati.
Rekrutmen PPPK Pati Dipertanyakan Banyak Pihak, Ormas Mantra Gelar Demo
“Pemkab harus menguji forensik komputer CAT PPPK. Selama ini CAT itu tidak pernah diuji forensik. Kami mencurigai pengondisian, lulus tidak lulus dibuat lulus. Buka dan audit belanja PPPK selama ini. Saya dengar anggaran tahun ini lebih dari Rp 600 juta,” tegasnya lagi.
Hal ini karena pihaknya mendapati laporan dari THL yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati.
Ormas Mantra juga bakal menggelar demo dengan mengerahkan massa yang lebih banyaj lagi, jika BKPP tidak menanggapi tuntutan tersebut. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.news)