Kuota Penerima BLT DBHCHT di Blora Dipangkas hingga 614 Orang

BLORA, Lingkarjateng.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyebut kuota penerima bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipangkas.

Luluk mengungkapkan, data buruh tembakau yang tercatat di Dinsos P3A Kabupaten Blora sebanyak 9 ribu lebih dan pada saat itu mendapat alokasi bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT sebanyak 4.700 orang. Namun karena ada pemangkasan kuota, akhirnya menjadi 4.086 penerima atau dipangkas 614 orang.

“Karena dari Kementerian Keuangan sudah ada kuota, kami sudah serahkan datanya. Karena refocusing tadi, kami harus kurangi lagi 700 orang itu,” ujarnya, Jumat, 8 Desember 2023.

Selain itu, BLT DBHCHT bagi buruh tani yang sedianya disalurkan akhir November tampaknya harus mundur.

“Nanti penyalurannya dilakukan oleh Pak Bupati. Saat ini masih menunggu kepastian jadwal. Kemungkinan besar pada pertengahan Desember,” ucapnya.

Luluk menyebut, terdapat 4.086 buruh tani tembakau yang bakal menerima BLT DBHCHT dengan jumlah total sekitar Rp4,9 miliar. Masing-masing penerima mendapatkan Rp1,2 juta dari kalkulasi tiga bulan yang setiap bulannya Rp400 ribu.

“Langsung diserahkan sekali. Ditransfer di rekening masing-masing penerima tidak diperbolehkan cash,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DBHCHT tahun ini lebih banyak dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan. Seperti sanitasi puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.

Terkait buruh tani yang tahun ini tidak mendapatkan BLT DBHCHT, pihaknya berjanji bakal memasukkan pada tahun mendatang. 

“Nanti yang tidak terdata diprioritaskan di 2024. Gantian karena untuk mencukupi semuanya tidak bisa,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora Labib Hilmy mengingatkan agar pendataan buruh tani tembakau penerima BLT DBHCHT diberi skala prioritas yang paling berhak mendapatkan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya gejolak bagi buruh yang tahun ini tidak memperoleh bantuan.

“Harus ada skala prioritas dan disosialisasikan kepada buruh tani. Itu akan menjadikan mereka lebih menerima atau legowo bagi yang tidak dapat,” pesannya. (Lingkar Network | Hanafi – Koran Lingkar)