Ketua DPRD Kudus Harap Maksimalkan Program Umroh Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu

KUDUS, Lingkar.newsPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah kini tengah menjalankan program pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu pemberangkatan umroh gratis yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Kudus Masan menyebut, salah satu  program pelayanan tersebut adalah umroh gratis yang diinisiasi oleh Bupati Kudus, HM Hartopo.

“Kami mengawal penuh program-program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kudus. Baik program yang berbasis pada pembangunan infrastruktur, maupun program pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya,” kata Ketua DPRD Kudus, Masan pada Kamis, 25 Mei 2023.

Masan menyebut, program umroh gratis ini sudah berjalan di tahun ke dua, namun keterbatasan anggaran akan dibantu oleh pemerintah daerah.

“Tentunya peserta yang berhak atas umroh gratis ini harus melewati seleksi ketat agar program yang dilakukan tepat sasaran, dan program ini menjadi program yang baik dalam membantu masyarakat,” paparnya.

Pihaknya menyebut, salah satu syaratnya yaitu merupakan tokoh agama atau masyarakat aktif namun belum mampu berangkat umroh karena masalah ekonomi. Kemudian beragama Islam, mendapat rekomendasi Bupati Kudus, dan memenuhi syarat istito’ah umroh (kesehatan, kemampuan, dan pengetahuan) dari Dinas Kesehatan.

“Untuk mendapatkan rekomendasi itu, masyarakat harus membuat proposal pengajuan. Seperti pengajuan hibah tempat peribadatan yang biasa diajukan kepada Bupati Kudus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Masan menjelaskan bahwa semua proposal pengajuan yang masuk akan dilakukan seleksi dan verifikasi agar menentukan kelayakan peserta mendapatkan program umroh gratis.

“Semua itu harus dilihat, diukur, dan dipertimbangkan dengan melihat postur APBD Kabupaten Kudus. Termasuk APBD perubahan yang ke depannya akan dibahas kembali,” tukasnya. 

Ia mengatakan, semua program yang sudah dicanangkan pemerintah daerah akan didukung penuh selagi bertujuan untuk kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Nanti kita lihat postur anggarannya, APBD perubahan belum masuk. Bisa jadi program umroh gratis itu masih terus ada, namun kami belum tahu sejauh mana. Berapa jumlah anggarannya belum bisa dipenuhi,”  tandasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Koran Lingkar)