BLORA, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Bupati Blora dan Bupati Rembang melaporkan penanganan kemiskinan dan stunting secara mingguan kepada gubernur. Tak hanya laporan mingguan, Ganjar juga meminta semua pihak berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial dan kesehatan masyarakat.
“Saya minta juga gerakan seoptimal mungkin partisipasi dari berbagai pihak bersama-sama melakukan intervensi kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing,’’ tegasnya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan Kemiskinan di Blora dan Rembang tahun 2023 pada Jumat, 27 Januari 2023.
Selain itu, Ganjar menuturkan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga harus turut berperan sesuai tupoksi dan program di lokus sasaran secara kolaboratif.
Bagi para camat diminta untuk mengkoordinasikan mekanisme intervensi tepat sasaran dan termonitor di desa wilayahnya.
Sedangkan untuk kades diharapkan bisa memaksimalkan dana desa dan dana lainnya sesuai sasaran dan target secara bergotong royong. Kemudian memprioritaskan warga miskin ekstrim yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi.
“Kemarin saya diperintah Pak Presiden, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus selesai. Dan ini yang paling tahu datanya adalah kades,” ungkapnya.
Menurutnya, adanya data dari warga itu sangat penting untuk intervensi kemiskinan dan stunting yang tepat.
Ganjar mengapresiasi langkah Pemkab Blora dan Rembang yang menerapkan konsep bapak asuh sebagai langkah intervensi untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting.
“Menarik, kades di Rembang dan Blora menjadi bapak asuh, kan tadi ditanya mengasuh berapa? Dijawab “saya mengasuh dua keluarga”, “saya mengasuh tiga keluarga.” Ini pola gotong royong yang bagus sekali,” ujarnya.
Ia mengharapkan agar kolaborasi antara warga, kades dan camat dapat menunjukkan data yang paling tepat untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting.
“Sehingga nanti problem-problem yang muncul di desa baik individu maupun komunitas kita bisa selesaikan secara bersama-sama,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman meyampaikan bahwa angka kemiskinan di Blora cenderung turun pada tahun 2022.
“Kita mengalami penurunan 0,3 persen dari 12,39 menjadi 11,53 persen dan kita juga bertekad pak gubernur sesuai dengan RPJMD kita, semoga nanti bisa turun di 10 persen,” ucap Bupati Arief.
Bupati Arief juga menyambut baik dukungan dan sinergi dari Pemprov dengan Pemkab Blora, salah satunya melalui program bantuan keuangan yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
“Kami mohon arahannya supaya kemiskinan di Kabupaten Blora dan Rembang ini bisa mengalami penurunan di angka 10 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, menyampaikan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kab Blora sudah terbentuk sehingga bayi yang mengalami stunting sudah terdata.
Tim TPPS juga sudah melakukan berbagai intervensi stunting dengan melibatkan peran berbagai pihak.
“Intervensi sudah banyak kita lakukan, termasuk bapak asuh ini, kepala desa kami wajibkan untuk menjadi bapak asuh,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)