BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora, Arief Rohman, menyebut tingginya angka kemiskinan salah satunya dipengaruhi akses infrastruktur yang kurang baik. Masih banyak desa-desa miskin tengah hutan yang belum memiliki akses infrastruktur yang baik.
“Blora ini 47 persen wilayahnya berupa hutan. Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan, yang mana dari 271 desa ada 138 berada di wilayah hutan dan problem yang kita hadapi soal infrastruktur,” ujar Bupati Arief dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 13 Februari 2023.
Untuk itu, Bupati Arief meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatang untuk mendukung pembangunan di Blora.
“Kami mohon dukungannya. Ada beberapa jalan prioritas yang kemarin sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman. Kini kami sedang fokus bagaimana membangun akses Randublatung-Getas arah Ngawi di kawasan hutan KHDTK UGM yang akan kita dorong melalui IInpres Jalan. Mohon dukungannya Pak Gubernur,” bebernya.
Hati-Hati, Jalan Randublatung-Getas Blora Seperti Jalur Offroad
Menurut Bupati Arief, infrastruktur yang baik akan mengurangi angka kemiskinan karena akses ekonomi semakin terbuka dan lebih mudah.
“Dan juga jalan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora. Kami sudah komunikasi dengan Pak Hanung Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya lewat Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat. Karena jika jalan jalan ini dibangun, kantong kantong kemiskinan kami akan berkurang seiring terbukanya akses ekonomi yang baik,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan bahwa dirinya sudah komunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
” Soal jalan dan sebagainya sudah. Saya sudah bicara dengan Menteri PU. Ada duit sekitar 31 triliun rupiah kalau tidak salah,” ujarnya.
Tanda Protes, Jalan Berlubang di Kradenan Blora Ditanami Pohon Pisang
Ganjar mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan sudah disiapkan.
“Kecuali jika ada jalan desa akses pertanian di dalam kawasan hutan yang hasil pengukuran nya akan jadi (bisa menekan kemiskinan), kita eksekusi. Kalau jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan, nanti kita bahas di musrenbang saja,” tuturnya.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan di Kabupaten Blora saat ini tengah menjadi prioritas pembangunan. Pasalnya sejumlah jalan provinsi saat ini terpantau rusak parah. Diantaranya Jalan Provinsi Ngawen-Kunduran, Ngawen-Japah-Todanan, dan Cepu-Kedungtuban-Randublatung.
“Kita berharap DPU BMCK Jateng bisa ikut mengawal pembangunan nya juga melalui Inpres Jalan,” pungkas Bupati Arief. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)